Kerja Sama dan Partisipasi Masyarakat Dalam Rangka Pengawasan Partisipatif Untuk Mewujudkan Pemilu Tahun 2024 yang Berintegritas, Demokratis, dan Bermartabat di Kabupaten Kapuas

Kuala Kapuas, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Kabupaten Kapuas menghadiri Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Membangun Demokrasi Indonesia Tanpa Politisasi SARA” yang diinisiasi oleh CEPP–FISIP Universitas Palangka Raya (UPR). Kegiatan FGD berlangsung di Aula Hotel Fovere Kuala Kapuas dan diikuti oleh para Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kapuas.

FGD ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat pemahaman dan komitmen bersama dalam menciptakan ruang demokrasi yang sehat, tanpa praktik politisasi suku, agama, ras, dan antargolongan. Para peserta mendapatkan pemaparan, diskusi mendalam, serta arahan terkait langkah pengawasan yang responsif terhadap potensi isu SARA pada tahapan Pemilu.

Pada hari yang sama, Bawaslu Kabupaten Kapuas juga melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan perusahaan swasta PT Mitra Andalan Kalteng. Kerja sama ini merupakan bagian dari penguatan Pengawasan Partisipatif untuk mewujudkan Pemilu Tahun 2024 yang berintegritas, demokratis, dan bermartabat.

MoU ini mencakup dukungan pengawasan untuk seluruh tahapan Pemilihan Umum DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan DPRD Provinsi, termasuk juga Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Melalui kerja sama ini, Bawaslu Kabupaten Kapuas berharap terbangun sinergi yang kuat antara lembaga pengawas pemilu dengan pihak swasta, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas demokrasi dan memastikan pelaksanaan Pemilu berjalan dengan baik sesuai prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.